Instrumen Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan (Otonomi Daerah)

Hai Mahasiswa - Instrumen Desentralisasi
Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak hanya sekedar desentralisasi administrasi, untuk itu perlu instrumen-instrumen sebagai berikut:

Pembagian Kewenangan (UU no 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah)
1.    Kewenangan Pemerintah (ps 10 ayat (3)) :

• politik luar negeri;
• pertahanan;
• keamanan;
• yustisi;
• moneter dan fiskal nasional; dan
• agama

2.    Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (ps 13)

• perencanaan dan pengendalian pembangunanan
• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
• penyediaan sarana dan prasarana umum;
• penanganan bidang kesehatan;
• penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya masusia potensial;
• penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
• pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
• fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kbupaten/kota;
• pengendalian lingkungan hidup;
• pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
• pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
• pelayanan administrasi umum pemerintahan;
• pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabu-paten/ kota;
• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat di-laksanakan oleh kabupaten/kota; dan
• urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.

3.    Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasar-nya sama namun dalam skala kabupaten/kota, ps 14) :

• perencanaan dan pengendalian pembangunanan;
• perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
• penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
• penyediaan sarana dan prasarana umum;
• penanganan bidang kesehatan;
• penyelenggaraan pendidikan;
• penanggulangan masalah sosial;
• pelayanan bidang ketenagakerjaan;
• fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
• pengendalian lingkungan hidup;
• pelayanan pertanahan;
• pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
• pelayanan administrasi umum pemerintahan;
• pelayanan administrasi penanaman modal;
• penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
• urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.                      

4.    Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi (ps 18):

• eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut;
• pengaturan administrasi;
• pengaturan tata ruang;
• penegakan hukum terhadap peraturn yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahklan kewenganannya oleh Pemerintah;
• ikut serta pemeliharaan keamanan; dan
• ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Sedangkan batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kerah laut lepas dan 1/3 nya menjadi kewengan daerah ka-bupaten/kota. 

Share this post